Pengertian Pembangunan Pendidikan Menurut Para Ahli

Pengertian Pembangunan Pendidikan Menurut Para Ahli 

Pembangunan pendidikan adalah proses peromabakan sturktural sub sistem administratif yang berkenaan dengan pengolaan pendidikan dan subsitem operasional yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar setiap satuan pendidikan agar tercapai tingkat pertisipasi, efisiensi, efektifitas, dan relevansi pendidikan yang tinggi.

Masalah partisipasi pendidikan ini berkenaan dengan rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan pendidikan, baiak di sekolah maupun di luar sekolah, dengan jumlah penduduk yang secara potensialsudah siap memasuki satuan pendidikan. Makain besar kesenjangan antara jumlah penduduk yang menjadi peserta didik dengan jumlah penduduk yang seharusnya memperoleh pendidikan, makin besar pula masalah partisipasi pendidikan.

Masalah masalah tersebut juga berkenaan dengan proses pengubahan masukan produk menjadi output. Dengan demikian berhubungan mutu transformasi administratif dengan operasional dalam sisitem pendidikan nasional. Salah satu cara menentukan mutu perubahan pendidikan adalah menghitung besar kecilnya pengamburan pendidikan dalam arti menghitung besar kecilnya jumlah murid yang putus sekolah, dan mengulang(tidak naik kelas). Makin besar jumlah diatas maka menunjukkan alur proses penyeleseian belajar makin tidak lancar yang mengakibatkan pembangunan sendiri terhambat.

A. Konsep Pembangunan Nasional

1. Batasan

Sumitro Djojohadikusuma menyatakan, “Pembangunan ekonomi berarti suatu proses perubahan struktural dalam perimbangan-perimbangan ekonomi yang terdapat dalam masyarakat.” Pembamgunan ekonomi berarti suatu proses perubahan struktural produksi (pendapatan nasional). Struktur ppenduduk dan mata pencaharian (lapangan pekerjaan) dan struktur lalu lintas barang, jasa dan modal dalam hubungan internasional. Apabila konsep ini diterapkan untuk pengertian pembangunan Negara-kebangsaan, maka pembangunan berarti suatu proses perubahan struktural kehidupan bernegara kebangsaan, yang tercakup didalam struktural politik dan pertahanan keamanan, struktur ekonomi, serta struktur tata masyarakat dan budaya.

2. Tujuan (Masyarakat Masa Depan)

Pembangunan nasional Indonesia harus bertujuan mencapai Negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat serta adil dan makmur berdasarkan pancasila, yang mampu:

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumrah darah Indonesia.

b. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

3. Strategi Pelaksanaan

Tujuan akhir pembangunan nasional Indonesia dilakukan dengan jalan melaksanakan serangkaian pembangunan. Rangkaian upaya pembangunan tersebut dibagi dalam tahap-tahap pembangunan jangka panjang selama 25 tahun dan tahap pembangunan jangka pendek yang berlangsung selama 5 tahun. Srategi dasar pembangunan nasional nasional Indonesia selama kurang lebih 30 tahun yang bertumpu pada pembangunan ekonomi yang terkait dengan pembangunan dibidang lainnya.

4. Karakteristik

a. Pembangunan nasional Indonesia merupakan bentuk pengamalan Pancasila secara serasi dan kesatuan yang utuh.

b. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

c. Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut.

d. Pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat yang dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa.

e. Trilogi Pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabililitas nasional

5. Asas

a. Kemampuan dan Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

b. Manfaat.

c. Demokrasi Pancasila

d. Adil dan Merata.

e. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan.

f. Hukum. 

g. Kemandirian.

h. Kejuangan.

i. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

6. Kedudukan Pembangunan Pendidikan

a. Pembangunan Pendidikan merupakan subordinat atau bagian dari keseluruhan Pembangunan Nasional Indonesia. Pembangunan Nasional Indonesia mencakup tujuh bidang yaitu bidang ekonomi; bidang kesejahtraan rakyat, pendidikan, dan kebudayaan; bidang keagamaan dan kepercayaan kepada tuhan YME; bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; bidang hukum; bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa; bidang pertahanan dan keamanan.

b. Peranan Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Payung Pembangunan pendidikan Nasional

2. Sumber yang memberikan masukan pada pembangunan pendidikan nasional

B. Peranan Manusia dalam Pembangunan

1. Manusia sebagai Produsen 

Manusia dalam pembangunan dapat berperan sebagai masukan dalam pembangunan dan berperan sebagai produsen, yaitu orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung menggerakkan proses produksi dalam pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan lembaga-lembaga sosial budaya, yang bersifat keagamaan, keilmuan, pendidikan, kesenian, dan sebagainya. Sebagai produsen manusia berperan sebagai:

a. Pencipta rancang bangun atau gagasan-gagasan, baik bersifat cita-cita maupun teknologi baru. Mereka berperan sebagai peneliti dan pengembang gagasan-gagasan dan teknologi baru.

b. Pengelola operasi-operasi yang terjadi di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga sosial budaya, politik, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Sehubungan dengan ini mereka berperan sebagai perencana, pemimpin, pengawas operasi-operasi tersebut.

c. elaksana operasi-operasi yang terjadi di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan lembaga-lembaga sosial budaya, politik, pertahanan, dan sebagainya. Mereka berperan sebagai Tenaga kerja teknis administratif dan Tenaga kerja teknis operasional.

2. Manusia sebagai konsumen

Manusia dapat berperan sebagai konsumen. Mereka berperan sebagai pengguna atau penikmat hasil-hasil pembangunan dan sebagai penilai mutu hasil hasil pembangunan.

C. Peranan Pendidikan dalam Pembangunan

Gambaran tentang peranan pendidikan dalam pembangunan dinyatakan oleh William S. Platt dalam “Toward Strategi’s of Education” dinyatakan seperti terlihat pada bagan 2-XVII peranan pendidikan dalam pembangunan. Dengan demikian, peranan pendidikan dalam pembangunan adalah sebagai berikut: 

Mengenbangkan Teknologi Baru. 

Hasil penldidikan adalah orang terdidik yang mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan teknologi baru. Lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan seperti lembaga ilmu pengetahuan Indonesia,badan-badan penelitian dan pengembangan di setiap departemen, dan sebagainya, orang-orang terdidik hasil pendidikan bekerja, dan menghasilkan berbagai teknologi baru. 

Menjadi Tenaga Produktif dalam Bidang Konstruksi. 

Orang-orang terdidik dari hasil pendidikan, juga masuk dan aktif di bidang konstruksi yang menghasilkan rancang bangun berbagai macam pabrik perusahaan. Dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan ini akan menghasilkan berbagai barang kebutuhan hidup dan jasa. 

Menjadi Tenaga Produktif yang Menghasilkan Barang dan Jasa. 

Orang-orang yang terdidik hasil pendidikan menjadi pula masukan dalam pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan, sebagai tenaga kerja produktif yang memproses produksi barang-barang kebutuhan hidup dan jasa. Dengan demikian, adalah penghasilan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. 

Pelaku Generasi dan Penciptaan Budaya. 

Orang-orang hasil pendidikan tidak hanya merevisi kebudayaan masa lampau, tetapi juga sekaligus individu-individu atau kelompok-kelompok individu yang melakukan perbaikan-perbaikan dan penciptaan-penciptaan unsure-unsur budaya baru berdasarkan budaya lama yang telah dimilikinya. Mereka inilah yang memelihara dan memperbaiki nilai-nilai budaya dalam masyarakat. 

Konsumen Barang dan Jasa. 

Oaring-orang terdidik hasil pendidikan merupakan generasi baru yang mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan. Sebagai konsumen, mereka merupakan konsumen yang lebih banyak jenis kebutuhannya serta lebih kritis dalam menggunakan barang-barang keperluan hidup dan jasa, apabila dibandingkan dengan orang-orang yang tidak/ kurang terdidik.